Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengetuk palu tanda dimulainya persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Pada hari ini, sidang mengagendakan pembacaan materi gugatan dari pemohon, yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diwakili oleh tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menyebut masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti kebodohan yang berulang bagi negara Indonesia yang telah merdeka 74 tahun.
"Kita melakukan kebodohan berulang-ulang yang tidak pernah berhenti, sudah 74 tahun urusan DPT selalu bermasalah," ujarnya dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres Selesai, BW Pasrah?
Lanjutnya, ia menyebut setidaknya ada empat klasifikasi yang muncul dalam polemik DPT pada setiap perhelatan Pemilu.
"Pertama nomor induk keluarga (NIK) rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda dan pemilih dibawah umur," jelasnya.
Bukan sekedar untuk suara di Pemilu, menurutnya, masalah DPR juga berkaitan dengan validitas data kependudukan.
Baca Juga: Ucapkan Terima Kasih pada BW Cs, Sandi: Insyaallah, Perjuangan Kita Tidak Akan Sia-Sia
"Jadi saya harus katakan, kita sudah 74 tahun merdeka kok masih seperti bodoh sekali dengan masalah DPT ini, termasuk saya juga akhirnya," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
