Walhi Desak Jokowi Evaluasi Perizinan Para Korporasi Besar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan 'review' berbagai perizinan korporasi sebelum menetapkan investasi yang akan dibangun di Indonesia.

Baca Juga: Sampah Kok Diimpor, Kata Walhi Ini Penyebabnya

"Sebelum kita bicara tentang investasi apa yang layak atau harus diteruskan, maka sebaiknya negara melakukan review perizinan, audit perizinan, memerhatikan daya tampung, daya dukungnya, kondisi kemanusiaan serta konflik," kata Manajer Kebijakan Eksekutif Walhi, Boy Evan Sembiring, di Jakarta, Selasa.

Jika pemerintah telah melakukan berbagai langkah review tersebut, maka baru dianggap relevan tentang investasi apa yang akan diteruskan di Indonesia. Apalagi, ujar dia, Presiden Jokowi mengatakan saat ini Indonesia dalam krisis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan.

Ia mengatakan saat ini hampir 62 persen daratan Indonesia dikuasai oleh korporasi, ada investasi dan perizinan yang diberikan negara. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu melakukan langkah yang telah diusulkan tersebut.

Kemudian terkait peran aktor dari investasi tersebut, ia berpandangan seharusnya hanya diberikan ruang di bagian hilir saja. Hal itu bertujuan bagaimana mengolah komoditi menjadi sebuah produk.

"Sedangkan hasil komoditinya, tanah dan hutan harus dikelola penuh oleh rakyat," kata dia.