Dirugikan, Pengusaha Minta Menteri dan Direksi PLN Dicopot, 'Sangat Memalukan!'

Pemadaman listrik massal terjadi di sebagian Pulau Jawa sejak Minggu (4/8/2019). Bahkan di beberapa daerah hingga saat ini pemadaman masih berlangsung.

Terkait hal ini, banyak pihak yang berteriak karena merasa dirugikan. Salah satunya adalah Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito mengungkapkan, dunia usaha tentu sangat dirugikan dengan insiden listrik padam tersebut.

Oleh karena kerugian yang jumlahnya masih dihitung, Yaser meminta dua menteri serta direksi PT PLN dicopot. Baginya, pemadaman ini sudah sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha.

Baca Juga: Ada yang Aneh di Kasus Listrik Mati Hampir Sepulau Jawa

"Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di ibu kota negara dan Pulau Jawa, jantungnya perekonomian negara kita," ujarnya dalam keterangan tertulis (5/8/2019).

HIPMI mencium ada motif-motif tertentu di balik pemadaman ini, artinya, bukan hanya kesalahan teknis saja. "Kami minta pemerintah investigasi. Kenapa sampai insidennya sampai separah ini. Tidak mungkin hanya masalah teknis," ucapnya.

Yaser mengatakan, dunia usaha tentu sangat dirugikan dengan insiden listrik padam tersebut. Pihaknya masih menghitung secara kasar berapa kerugian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak matinya listrik.

Baca Juga: Baru Menjabat Sudah Dihujat, Plt Dirut PLN Sripeni Punya Harta Rp9,2 Miliar

Ia menambahkan pelaku UKM merupakan pihak yang sangat dirugikan. Sebab pelaku UKM tidak sanggup membeli genset atau menyediakan generator listrik sendiri.

"Kalau usaha-usaha besar itu kan ada backup power-nya. Pelaku UKM semata-mata bergantung kepada listrik PLN. Bayangkan saja hari ini bahan baku dan jualan mereka sudah busuk semua dan tidak bisa dijual atau diolah kembali," jelasnya.