Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Ia menyerukan tanda pagar atau hashtag #GrasaGrusu di setiap tanggapannya tersebut.
"Kemudian (kritik) permintaan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan anggaran yang direncanakan untuk memindahkan ibu kota. Mengingat Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang perlu segera dimaksimalkan. #GrasaGrusu," cuitnya seperti dikutip WE Online, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga: Sumber Dana Belum Jelas, Pembangunan Ibu Kota Terancam Mangkrak
Baca Juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Mardani Bilang Salahi Prosedur?
Lanjut inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini, memaparkan kritik bahwa pemindahan ibu kota bukan solusi tepat jika alasannya ingin mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Tapi sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus dicontoh, sehingga menghadirkan problem solving. #GrasaGrusu," kicaunya.
Lebih lanjut, ia pun mengkritik luas wilayah yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru. "Dengan luas mencapai 200 ribu hektare untuk 1,5 jt penduduk, dianggap sebagai perencanaan yang tidak produktif. tindakan yang #GrasaGrusu." lanjutnya.
Selain itu, ia menilai wajar, sebab pemerintah belum menyampaikan gagasan dan narasi jelas terkait pemindahan ibu kota, mulai dari alasan bencana, kultur, budaya hingga pertahanan keamanan.
"Berapa jumlah responden/sample yang menginginkan pindah ibu kota? Ini juga penting harus segera dibuka karena ada hak untuk tahu bagi masyarakat. Mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan ada kontribusi masyarakat di dalamnya. #GrasaGrusu," tambahnya.
Sambungnya, ia mengatakan pemindahan ibu kota bukan menjadi ajang memindahkan masalah.
"Karenanya, FS mesti dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan menjadi landasan keputusan. #GrasaGrusu," kicaunya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
