APEC Serukan Penguatan Ekonomi Digital dan Industri 4.0

Pertemuan kedua Komite Perdagangan dan Investasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berlangsung pada 26-27 Agustus 2019 di Puerto Varas, Chile. Anggota APEC menyambut baik implementasi Action Agenda for the Digital Economy Roadmap (AIDER) untuk mendorong pengembangan ekonomi digital dan niaga di negara anggota.

Direktur Perundingan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Antonius Yudi Triantoro menyatakan, revolusi digital telah membuka peluang dan tantangan; mengubah cara berbisnis; serta jadi fitur baru dalam pengembangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan sosial-ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

"APEC AIDER merefleksikan komitmen ekonomi APEC dalam menetapkan target tujuan pengembangan niaga-el dan digitalisasi di kawasan Asia Pasifik. Termasuk upaya menjembatani kesenjangan digital antar-Ekonomi APEC," jelas dia dalam keterangannya, Senin (2/9/2019).

Sejumlah ekonomi APEC juga gencar menyuarakan dukungan penerapan moratorium secara permanen atas pengenaan bea masuk produk elektronik, maupun produk yang ditransmisikan secara elektronik. Pasalnya moratorium di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan segera berakhir pada Desember tahun ini.

Baca Juga: Kurang Tenaga Ahli, Gaji Karyawan Industri Kimia di Indonesia Tertinggi se-Asia Pasifik

Menurut Yudi, dukungan ekonomi APEC atas moratorium permanen itu didasari pertimbangan bahwa pengenaan bea masuk akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menghambat perdagangan, dan mengancam efektivitas WTO.

"Namun, beberapa ekonomi, termasuk Indonesia, menolak usulan tersebut dan berpandangan bahwa isu tersebut harus dibahas di WTO," imbuh Yudi.

Yudi menjelaskan, moratorium permanen tentunya akan berdampak pada pendapatan negara. Dengan moratorium permanen, maka potensi pengenaan bea terhadap produk yang ditransmisikan secara elektronik akan hilang.

"Berdasarkan aturan nasional, importasi barang-barang tersebut tetap menjadi objek pajak. Pembebasan bea masuk tentunya akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap barang sejenis yang dikirim secara konvensional. Di samping itu, pengenaan bea masuk itu sendiri bertujuan melindungi sektor niaga-el dalam negeri agar berkembang dengan adil dan baik," tegasnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dunia yang merupakan cikal bakal revolusi industri 4.0, APEC terus mempererat konektivitas kawasan dengan mendorong partisipasi seluruh ekonomi dalam pengembangan rantai nilai global. Dalam upaya tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyusunan basis data APEC Trade in Value Added (TiVA) yang menjadi bank data perdagangan bernilai tambah di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Yudi, pada level domestik, Indonesia akan memanfaatkan basis data APEC TiVA untuk meningkatkan akurasi formulasi kebijakan dalam negeri.

Baca Juga: Hadapi Ketidakpastian Global, Asean Harus Makin Solid

"Bank data ini bermanfaat untuk menggambarkan kontribusi perdagangan dan industri Indonesia dalam rantai produksi global. Data tersebut juga dapat mengidentifikasi secara akurat sektor industri Indonesia yang dominan dan yang masih perlu ditingkatkan partisipasinya dalam rantai nilai global. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat menyusun strategi yang tepat," jelasnya.

Selain itu, Indonesia bersama Amerika Serikat dan China telah menjadi champion economy dalam penyusunan program kerja lima tahun ke depan (2020-2025) terkait pemanfaatan statistik guna mendorong partisipasi ekonomi APEC dalam rantai nilai global.

"Hal ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peran Indonesia dalam kegiatan perdagangan global, serta sebagai upaya meningkatkan akurasi dalam perumusan kebijakan nasional," pungkas Yudi.