Inklusif dan Keberlanjutan Harus Jadi Kompas Utama Kebijakan Ekonomi Global

Presiden Prabowo Subianto mendorong Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) untuk membangun kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif.

Dirinya menekankan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bukanlah pertumbuhan sejati, pasalnya ketimpangan dan eksklusi hanya akan menciptakan instabilitas yang menghambat perdamaian dan kemakmuran.

Baca Juga: Ekosistem Abadi, Menkeunya Trump Puji Ketahanan Jaringan Bitcoin

Ini disampaikannya dalam sesi pertama pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting) atau AELM – Session 1 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, yang berlangsung di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025).

KTT APEC tahun 2025 ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow”, yang menyoroti pentingnya kolaborasi antarnegara untuk membangun masa depan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. 

“APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi Pemerintah – Swasta, perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” tegas Presiden Prabowo, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (3/11).

Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan kembali pentingnya menjadikan inklusivitas dan keberlanjutan sebagai kompas utama kebijakan ekonomi global. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh negara-negara berkembang.

Pidato Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta yang berorientasi pada masyarakat (people-centered cooperation). Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat terintegrasi dalam rantai pasok global.

Pemerintah Indonesia telah menerjemahkan prinsip ini ke dalam berbagai program nasional, seperti digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan koperasi modern. Kemenko Perekonomian berperan aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk memperluas kerja sama antar negara APEC dalam mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital di tingkat UMKM.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya kerja sama APEC untuk menghadapi ancaman lintas batas yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan, seperti penyelundupan, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika. 

Isu-isu tersebut dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan integritas ekonomi global. Indonesia menyerukan agar negara-negara APEC memperkuat kerja sama hukum dan penegakan regulasi guna menekan kejahatan transnasional yang merusak sistem perdagangan dan keuangan internasional.

Melalui pengalaman dan kebijakan reformasi ekonominya, Indonesia menempatkan diri sebagai pembangun jembatan antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik. 

Posisi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan katalisator dalam memperkuat kepercayaan serta mendorong kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Partisipasi aktif Indonesia di forum KTT APEC 2025 ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia. 

Melalui kerja sama multilateral APEC, Indonesia berupaya memperluas peluang bagi UMKM, meningkatkan kerja sama investasi berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik.