8 Alasan PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota

Ketiga, persoalan sumber daya manusia (SDM) para aparatur negara yang akan ikut terdampak. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) mencapai dua juta orang yang kemungkinan besar sejuta di antaranya harus terdampak ikut berpindah dengan rencana kepindahan ibu kota negars.

"Hal ini akan menjadi permasalahan mikro, karena kepindahan ASN itu tentunya kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang notabene akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan, seperti hunian, sekolah, rumah sakit dan seterusnya," katanya.

Keempat, biaya perpindahan ibu kota yang tidak sedikit, yaitu mencapai Rp466 triliun dan 19 persen yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara yang masih mengalami beberapa persoalan, yaitu realisasi penerimaan negara sangat rendah karena penurunan harga minyak dunia.

"Kelima, dari aspek distribusi PDB Indonesia tahun 2018 menurut pulau yang sebagian besar di Jawa terutama di DKI (17,3 perden). Kalimantan Timur hanya menyumbang sekitar 4,26 persen," katanya.

Keenam, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai "paru-paru dunia" karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta hektare dan Kalimantan Timur menyumbang 12,6 juta hektare.

Meskipun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota ini adalah forest city seperti di London, namun belum ada konsep yang utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

"Pada prinsipnya kami tidak ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini, nantinya membawa dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana," ujarnya.

Ketujuh, salah satu alasan utama pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi ibu kota, Ini mengingat banyaknya masalah yang terjadi di kawasan perkotaannya seperti kemacetan, polusi udara, banjir, sampah dan lain-lain.