Usai Penusukan Wiranto di Banten, Parpol Wajib Waspadai Adanya 'Penunggang' Terorisme

Menko Polhukam Wiranto diketahui ditusuk Syahrial Alamsyah ketika hendak kunjungan di Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu. Melihat insiden tersebut, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa mantan Panglima Abri itu sehingga harus mendapatkan perawatan di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ia beranggapan, penusukan yang dialami Wiranto oleh anggota JAD, bukan perkara sederhana. Oleh karena itu dia mengajak semua partai politik agar dapat turut serta dalam melawan terorisme.

"Saya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," tutur Boni Hargens kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Baca Juga: 2 Teroris Ditangkap di Bali, Terlibat Penusukan Wiranto?

Boni menuturkan, beberapa partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme. Diketahui selama ini hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar.

"Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," tegas Boni.

Selain itu, Boni melihat dipemerintahan sebelum Presiden Jokowi lantaran kurang kritis terhadap terorisme, sehingga banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya.

”Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu," tegas dia.

Ia menjelaskan tak bermaksud mencari siapa salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, apalagi sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Untuk itu, perlunya solusi yang dalam melawan tindak terorisme.

"Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi protocol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Tak hanya itu, Boni juga mengapresiasi BIN, Polri dan TNI yang bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideology Pancasila dan NKRI. Mereka pun juga sudah melakukan pemetaan yang komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun Polri.

"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," tukas Boni.