Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Menteri, Benar Jokowi Selalu Ngecek Parpol Berkeringat di Pilpres?

Soal Menteri, Benar Jokowi Selalu Ngecek Parpol Berkeringat di Pilpres? Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi menyakini Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) selalu memperhatikan partai politik yang berkeringat di Pilpres 2019.

"Berdasarkan pengalaman lima tahun, Jokowi selalu memperhatikan pihak yang berkeringat," katanya kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Lanjutnya, ia juga mengaku di internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membahas pos-pos menteri di Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf.

"Kami yang ada di koalisi saja belum bicara apa pun terkait pos di kabinet. Kami pun tidak tahu akan mendapatkan pos apa, semuanya ada di Jokowi," ucapnya.

Baca Juga: Alhamdulillah, Pak Wir Sudah Sembuh, Kok Bahas-Bahas Pelantikan Kabinet Jokowi?

Baca Juga: Catat!! Ini Jadwal Jokowi Umumkan Susunan Kabinet

Namun, ia enggan menegaskan saat ditanya PPP setuju Parpol di luar KIK gabung ke dalam koalisi. Sebab, menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi menentukan siapa saja yang akan menjadi mitra koalisi di pemerintahannya.

Menurut dia, wacana merapatnya parpol non-KIK, sebagai sebuah konsep dan gagasan merupakan hal yang baik, namun apakah langsung berujung pada pos kementerian, kuncinya ada pada Presiden Jokowi.

"Apakah parlemen menjadi 'mlempem'? Tugas parlemen karena tidak kehilangan nalar kritis, kami di DPR bukan tukang stempel tapi mengkiritisi program yang dianggap tidak pro-rakyat," katanya.

Dia menilai saat ini oposisi yang kuat hampir sulit terwujud karena komposisi parpol di DPR dari koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah lebih dari 60 persen.

Menurut dia, kalau tidak semua parpol bergabung pemerintahan, itu hal yang baik karena mekanisme check and balances harus berjalan di parlemen.

"Karena partai koalisi pun bisa kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat," ujarnya. (Antara)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: