Kredit Foto: WE
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dalam penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogratif presiden.
Hal tersebut sekaligus menjawab tidak dilibatkannya KPK dalam menjadi menteri Jokowi di periode kedua ini.
“Bukan urusanmu (KPK). Kalo saya bilang siapa ente. Menyusun kabinet, mengangkat, dan memberhentikan kabinet itu hak presiden,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).
Baca Juga: Parah!! KPK Gak Diajak Jokowi Pilih-Pilih Menteri
Lanjutnya, ia menyampaikan pertimbangan Jokowi untuk tidak melibatkan KPK dalam menjaring calon menteri di pemerintahan karena sudah tidak berkepentingan.
Tak hanya itu, pada saat periode pertama Presiden Jokowi belum mengenal siapa-siapa saja yang cocok dan pas menjadi pembantunya.
“Sekarang dia punya sistem penerapan, punya mekanisme dalam deteksi profil. Insya Allah bisa tanpa KPK,” tukasnya.
Baca Juga: Agus Rahardjo Cs Gak Paham, KPK Tetap Bisa OTT Kok!!
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
