Taktik Negosiasi Indonesia-UE, Sudah Siapkah?

Indonesia telah menegosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sejak 2016 lalu. Namun, hubungan tersebut memanas setelah UE memutuskan untuk menghapus penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar transportasi pada 2030 mendatang, serta mengenakan bea masuk antisubsidi terhadap ekspor biodiesel Indonesia.

Mengutip Reuters, Selasa (29/10/2019), Presiden RI Joko Widodo mengatakan, "Saya telah menetapkan target bagi wakil menteri untuk menyelesaikan negosiasi dengan 14–15 negara dunia terkait kesepakatan perdagangan, terutama dengan Uni Eropa."

Tidak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan Jokowi juga ingin memastikan bahwa status perdagangan istimewa atau dikenal dengan generalized systems of preference (GSP) yang diberikan AS terkait pengurangan tarif ekspor sebesar US$2 miliar dapat tetap bertahan.

Baca Juga: Mengulik Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Minyak Sawit Indonesia

GSP merupakan kebijakan perdagangan yang bersifat sepihak (unilateral) oleh suatu negara yang memberi potongan tarif impor bagi negara eksportir. Sejauh ini, Indonesia sudah menerima GSP dari beberapa negara, termasuk AS, Australia, dan negara-negara di UE.

Tahun lalu, kantor perwakilan dagang AS mengatakan sedang meninjau kelayakan GSP untuk Indonesia, India, dan Kazakhstan, didasarkan kekhawatiran atas kepatuhan terhadap layanan dan investasi. Fasilitas GSP untuk India dinyatakan AS dicabut pada Juni lalu.

Mahendra menambahkan, "Perpanjangan status perdagangan GSP antara Indonesia-AS ini akan berdampak besar terhadap ukuran perdagangan ekspor-impor Indonesia-AS sehingga perlu ditinjau secara berkala."

Tidak hanya itu, GSP yang diberikan oleh negara-negara di UE pada Indonesia juga perlu ditinjau lebih lanjut mengingat adanya black campaign dari UE terhadap sawit Indonesia.

Baca Juga: Awesome! Harga CPO Cetak Rekor Tertinggi di 2019

Jokowi menyatakan bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu prioritas dalam perdagangan dan perekonomian nasional. Data pemerintahan mencatat ekspor minyak sawit dan produk turunannya pada 2018 lalu bernilai US$16,5 miliar dan diharapkan menjadi US$25 miliar per tahun.