Skandal Lem Aibon Rp82 M, PSI Tampar Muka Sendiri

Diberitakan sebelumnya, Anies membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok pada 2015.

Menurut Anies, sistem e-budgeting, memiliki kelemahan teknis, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.

"Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya, nilainya Rp 100 juta. Nah, Rp 100 juta itu harus ada turunan komponen. Padahal yang dibutuhkan hanya kegiatannya dahulu, karena (ajuan anggaran) akan dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).