Presiden Joko Widodo menginginkan ketahanan pangan/kemandirian pangan di Indonesia hingga masuk ke dalam program prioritas/Nawacita dalam 5 tahun ke depan. Meskipun Indonesia belum 100% mewujudkan ketahanan pangan, cita-cita tersebut masih bisa diraih asalkan didukung dengan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, petani, dan konsumen.
Ketua Lembaga Kajian Nawacita (LKN), Samsul Hadi mengatakan, LKN merupakan lembaga independen sebagai wadah profesional terpercaya yang bisa mensinergikan institusi, profesional, organisasi, asosiasi, dan individu untuk melanjutkan implementasi program program strategis nasional Nawacita.
"Salah satu program strategis nasional Nawacita adalah mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. Indonesia selalu mempunyai mimpi atau cita-cita agar ketahanan pangan bisa diwujudkan agar petani lebih sejahtera karena tidak impor," katanya, di Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Baca Juga: Permudah Belanja Logistik Pangan, Bulog Grandlaunching Toko Online PangananDotCom
Namun untuk mewujudkan ketahanan pangan cukup sulit karena permintaan tidak seimbang dengan produksi. Jumlah penduduk yang terus meningkat tidak diimbagi dengan jumlah produksi sehingga mau tidak mau harus impor. Impor sebenarnya tidak dilarang karena banyak negara juga melakukan impor untuk menutupi kekurangan namun impor tidak boleh dilakukan terus menerus karena bisa membahayakan neraca perdagangan dan membuat petani mengalami kerugian besar.
"Lebih baik meningkatkan produksi daripada impor dan hal inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia," tambahnya.
LKN menilai ketahanan pangan bisa diwujudkan melalui program diversifikasi dari beras ke makanan pangan lainnya seperti sagu dan jagung. Selama ini, lanjut dia, makanan pokok utama Indonesia memang beras yang diolah menjadi nasi karena inilah kebiasaan yang terjadi turun menurun dari nenek moyang.
"Kalau tidak makan nasi belum sempurna. Dengan tingginya permintaan beras ini maka beraslah yang kemudian menjadi komoditi paling banyak diimpor," ucapnya.
Baca Juga: Demi Kedaulatan Pangan, Syahrul Jamin Tak Akan Biarkan Alih Fungsi Lahan
Ia mengungkapkan bila, setiap tahunnya pasti ada impor beras karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Bulog pun selalu berurusan dengan impor beras. Dengan adanya impor beras maka berarti ketahanan pangan belum terwujud. Karena ketahanan pangan itu artinya zero impor. Indonesia, tandas Samsul, bisa melakukan diversifikasi dari beras ke sagu dan jagung dan masyarakat harus mulai membiasakan mengkonsumsi pangan selain beras.
"Memang agak berat ya pasti makan nasi sudah menjadi kebiasaan tetapi harus mulai mencoba makanan pangan lainnya seperti jagung yang jumlahnya juga besar di Indonesia," terang Samsul.
Menurutnya, jika masyarakat sudah terbiasa untuk konsumsi sagu atau jagung maka ketahanan pangan bisa diwujudkan secara perlahan. “Memang butuh waktu untuk mewujudkan ketahanan pangan namun dengan niat untuk berubah semuanya bisa direalisasikan,†pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: