Ups! Ada Niat Jahat di Balik UU Hong Kong, China Murka: AS Menusuk dari Belakang!

China kembali murka terhadap negara rivalnya, AS. Kamis (5/12/2019), media resmi China mengeluarkan kecaman dan ancaman pembalasan tegas kepada Negara Paman Sam itu setelah parlemen AS mengeluarkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong. 

Melansir dari Reuters, dalam halaman depan surat kabar People's Daily, Partai Komunis China menuding bahwa ada niat jahat yang tersembunyi di balik pengesahan UU tersebut. Apalagi, UU yang menjadi bentuk dukungan AS terhadap para pemprotes Hong Kong itu dinilai telah melukai China yang tengah dalam proses mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang.

Baca Juga: Gak Mau Gegabah Soal Kesepakatan dengan China: Keuntungan Bagi AS Lebih Penting!

"Pengesahan undang-undang AS menyembunyikan niat jahat dan sangat menyeramkan. Meremehkan tekad dan kemauan orang-orang China pasti akan gagal," tulis media tersebut dikutip dari Reuters, Jakarta, Kamis (5/12/2019). 

Sebagai pengingat, pada Selasa pekan lalu, DPR AS resmi menyetujui pengesahan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong. UU tersebut mendapat persetujuan dari 407 berbanidng 1 suara dari parlemen AS. Dengan pengesahan tersebut, Presiden AS, Donald Trump, mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada China atas tuduhan melanggar HAM masyarakat Hong Kong.

Baca Juga: Trump Bicara Soal Deal Dagang dengan China, Taktik Licik yang Bikin Kecewa Berat!

Oleh karena itu, kecaman demi kecaman terus digaungkan China kepada AS, termasuk melalui media China Daily yang menuliskan, "AS menusuk dari belakang, mengingat upaya Beijing untuk menstabilkan hubungan China-AS uang sudah bergolak."

Bukan hanya itu, editorial halaman depan di People's Daily edisi luar negeri juga membingkai RUU itu sebagai upaya AS untuk menggunakan Hong Kong dalam menahan China dan menyebut tindakan semacam itu omong kosong idiot.

"Pemerintah China sama sekali tidak akan mengizinkan siapa pun untuk bertindak dengan sengaja di Hong Kong, dan harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah, mengendalikan, dan menangkal kekuatan eksternal agar tidak ikut campur dalam urusan Hong Kong," sambungnya.