Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Sekretaris Ditjen PDASHL yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Yuliarto Joko Putranto menjelaskan, penanganan wilayah lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta mengaktifkan semua unsur elemen dan partisipasi masyarakat.
Dia menilai di wilayah Jawa Barat terdapat lahan kritis yang cukup luas yakni sekitar 70 ribu hektar di kawasan Citarum hulu saja. Untuk itu di setiap desa harus memiliki Kebun Bibit Desa (KBD) untuk memudahkan masyarakat melakukan penanaman di lahan kritis tersebut.
“Penanganan lahan kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja, dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalah lingkungan,” kata Yuliarto kepada wartawan usai kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan DAS tahun 2019 di Blok Caringin Tilu, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019).
Baca Juga: Keruk Sungai Citarum, SPV Habiskan Rp1 Miliar
Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Terowongan Nanjung Minimalisir Banjir DAS Citarum
Yuliarto pun menyampaikan pesan Presiden, agar pemerintah daerah dapat mengembangkan pembibitan bersama masyarakat melalui KBD.
"Jadi program pak Presiden Jokowi, bagaimana kita memperbanyak BKD di seluruh desa yang memiliki lahan kritis," ujarnya.
Rencanyanya, akan dibuat 1.000 unit BKD pada tahun ini. Sedangkan untuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebanyak 40 unit untuk mempermudah pemulihan lahan kritis.
"Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri sehimgga harus melibatkan masyarakat," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
