Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengkritik langkah Kementerian BUMN yang kerap menempatkan orang perbankan sebagai petinggi di perusahaan BUMN. Dia mengingatkan, langkah tersebut terbukti tak berhasil di era Rini Soemarno.
"Saya kritik pada awal Ibu Rini banyak perbankan juga kan, ada dari BRI, faktanya yang ditempatkan itu tidak menyelesaikan masalah," kata Said dihubungi, Kamis (26/12/2019).
Di masa Rini Soemarno, bahkan menurutnya banyak Direktur Utama BUMN sektor riil yang berasal dari perbankan. Mulai dari BUMN perkebunan, Bulog, PLN, hingga Garuda yang ditunjuk dari orang perbankan.
Baca Juga: Gerindra: Pak Jokowi, Pecat Erick Thohir Sekarang Juga!
"Akhirnya banyak sekali rugi," ucap dia.
Menurut dia, untuk BUMN yang bergerak di sektor riil seperti PLN, Pertamina, dan lainnya seharusnya diisi oleh seorang yang berlatar belakang insinyur atau engineer.
"BUMN itu problem utamanya apa sih, memang baseline-nya adalah keuangan, tapi belum tentu keuangan adalah masalahnya," kata dia.
Orang keuangan, lanjut Said, seharusnya bisa menjadi 'rem' bagi sebuah perusahaan BUMN. Sedangkan orang teknis seperti insinyur bisa menjadi 'gas' untuk mencapai target-target BUMN.
"Kalau keuangan jadi Dirut, maka dirutnya jadi 'rem'. Lalu mengutamakan tentang kesehatan keuangan, padahal bisa saja perusahaan itu dibiarkan dulu Investasi dan keuangannya belakangan," kata dia.
Apalagi, sambung Said, BUMN sektor riil seperti perkebunan, PLN, Pertamina, Garuda, Bulog, hingga pengelola bandara mengutamakan pelayanan publik. Dia menegaskan, dalam sebuah BUMN harus bisa mengimbangi siapa yang menjadi 'gas' dan siapa yang menjadi 'rem'.
Baca Juga: Bos BUMN Holding Dipanggil KPK
"Saya mengingatkan hati-hati terhadap perulangan kegagalan penempatan Dirut BUMN dari perbankan seperti yang dilakukan Rini Soemarno di awal-awal. Itu hati-hati, karena ini gagal, tidak ada yang sukses, di Bulog gagal, di PLN gagal, di perkebunan gagal, di Garuda gagal," ucap dia.
Terkait Pahala Mansury yang diangkat juga di PT Bank Tabungan Negara Tbk menurutnya tidak ada masalah karena sesuai pada tempatnya. "Oke lah, kalau bank. Tapi, (orang) keuangan untuk mengelola sektor riil dan sektor jasa dan pelayanan publik, itu clear gagal kok," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
