Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk menjalankan program yang telah ditawarkan kepada rakyat Indonesia. Termasuk, soal ketimpangan ekonomi.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan berarti PBNU menjadi oposisi bagi pemerintah. “Iya Nu bukan oposisi tapi advokasi,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).
Namun, di sisi lain, ia menyampaikan harapannya di tahun 2020, agar pemerintah melaksanakan dengan konsisten program-program yang telah dirancang.
Baca Juga: Inilah Awal Mula Kredit 1,5 M yang Dipermasalahkan PBNU
Baca Juga: Kudu Kompak, Muhammadiyah Ajak NU Perjuangkan Nasib Rakyat
Terlebih, soal keinginan menarik investasi guna mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Silahkan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,” ujarnya lagi.
Selain itu, ia menilai masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan kolonialisme.
Karena itu, ia pun menyarankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dengan proteksi serta pembangunan yang produktif.
“Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
