Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi sungai menyeruak ketika wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dikepung banjir cukup parah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI bertentangan mengenai program strategis pencegahan banjir.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, mengatakan bahwa dalam pencegahan banjir ada dua hal yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi, ada secara struktural dan non struktural. Yang termasuk struktural, kata dia, salah satunya adalah normalisasi sungai.
Baca Juga: Konsep Jokowi Vs Anies Soal Ciliwung, Menteri Basuki: Naturalisasi atau Normalisasi Sama,
"Struktural ada dua, pembangunan fisik dan normalisasi perlu ada," kata Bambang dalam acara Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Banjir Bukan Takdir?', di Sasana Krida Karang Taruna Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Bambang menjelaskan, selain itu diperlukan adanya penguatan fungsi serapan air. Dengan begitu, menurut Bambang, kawasan Bogor, Puncak dan Depok harus memiliki ruang terbuka hijau dan biru yang luas.
Baca Juga: Per Hari Ini, Banjir Jabodetabek dan Banten Telan Korban Jiwa hingga 53 Orang
"Di bawah ruang terbuka penampung air sementara dan transit tetapi ini perpaduan semuanya," ujar Bambang.
Sementara untuk non struktural, Bambang mengungkapkan diperlukannya upaya dan penanganan yang cepat untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir.
"Diperlukan upaya penanganan banjir, antara dinas PU bersama Kementerian PU daerah laksanakan itu ini penanganan banjir harus ada dua hal mitigasi struktural dan non-struktural," ujar Bambang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
