Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Dia meminta menteri BUMN, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, dan Menkopolhukham segera bertemu untuk memitigasi dampak dari dugaan korupsi di PT Asabri.
Ia mengingatkan pertemuan para menteri dan Panglima TNI harus segera terwujud agar penyelesaian kasus itu dapat komprehensif.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kejelasan duduk masalah. Namun benar-benar harus memitigasi dampak lanjutan, dan solusi untuk mengatasinya," katanya.
Artinya, kata Willy, Menteri BUMN bersama Menkeu harus menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana cara kembali menyehatkan Asabri kembali, Menhan dan Panglima TNI mengkoordinasikan ketenangan suasana para prajurit.
"Menkumham dan aparat hukum harus menindak tegas pelaku korupsinya,” papar Willy.
Lebih jauh, ia mengatakan sebagai BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki negara dan menjadi asuransi wajib bagi seluruh anggota TNI dan keluarga, penanganan kasus Asabri ini tidak dapat disamakan dengan kasus lainnya semisal Jiwasraya.
"Kami di DPR akan terus mengawasi penyelesaian kasus ini. Kalau sampai dalam waktu dua pekan ini tidak juga ada kejelasan, maka boleh jadi DPR akan mengambil langkah politik yang tegas dan terukur," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
