Kan Ibu Kota Mau Pindah, Gerindra: Monas Tolong Serahkan ke DKI

Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menyarankan pengelolaan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Baru, di Kalimantan Timur.

"Kan ibu kota mau pindah serahkan saja sama DKI, Monas, Kemayoran, Senayan, kan sudah tidak ibu kota lagi sebab mau pindah. Serahkanlah itu biar DKI yang mengelola," kata Taufik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Lanjut, Ketu DPD Gerindra Jakarta, mengatakan hingga saat ini Pemprov DKI belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.

Baca Juga: Cetus Sandi: Gerindra Ini Unik, Usung Anies Tapi Ikut Barisan Jokowi

Baca Juga: Fahira Minta Jangan Salahkan Anies Soal Revitalisasi Monas, Eh Digas Demokrat!!

Ia pun kemudian meyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk melepas pengelolaan Monas jika benar milik pemerintah pusat. Dengan demikian DKI tidak harus mengeluarkan uang dari APBD untuk unit pelaksana teknis (UPT) Monas.

"Kalau punya Pemerintah Pusat, ngapain kita (DKI) taruh UPT, kenapa kita buang duit di situ, itu bisa jadi temuan," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan Monas menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dan dirumuskan dalam Rakerda Partai Gerindra yang dihadiri oleh 500 kader dan pengurus partai dari tingkat DPD hingga ranting di DKI Jakarta.

"Kita mau dorong soal Monas ini, salah satu yang akan kita rekomendasikan dan kita diskusikan dengan kawan-kawan partai," kata Taufik.

Dalam sambutan awalnya Taufik sempat menyinggung soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.Ia mengatakan dari informasi yang didapatkannya di parlemen bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan tamat pada Juni 2020.

"Inshaa Allah, Juni tamatlah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di 'running text' tamat ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara di Juni," kata Taufik.