Omnibus Law Kerek Penjualan Properti, Siapa yang Akan Untung?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini disusun oleh pemerintah diyakini akan memberi dampak positif bagi industri properti. Apalagi Omnibus Law akan memberi kemudahan dari sisi proses perizinan lokasi, IMB, hingga ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Kepala Riset Reliance Sekuritas Lanjar Nafi. Menurutnya, dengan iklim kondusif bagi industri, bukan tidak mungkin permintaan properti pun akan naik, dan menaikkan pendapatan pengembang.

Permintaan sektor properti pun diyakini akan terus tumbuh, sebab pengembang diberi kemudahan yang ujung-ujungnya konsumen mendapat keuntungan.

Baca Juga: Soal Omnibus Law, Jokowi: Regulasi RI Sudah Obesitas

Lanjar memberi contoh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang saat ini tengah mengerjakan sejumlah proyek properti. Dengan kemudahan mengakses pembiayaan properti, maka penjualan pun diyakini akan semakin naik. Pundi perusahaan pun makin besar. 

"Secara keseluruhan Omnibus Law ini akan banyak menguntungkan pengusaha, termasuk di sektor properti. Dan seharusnya pengusaha pun akan mampu mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Terlebih lagi dari beberapa perusahaan properti yang sedang gencar ekspansi seperti LPKR yang telah mengalahkan jumlah aset dari BSDE, di mana LPKR memiliki aset sebesar Rp56, 8 triliun," ujar Lanjar saat dihubungi, Rabu (29/1/2020).

Lanjar melanjutkan, Omnibus Law mutlak karena memang banyak regulasi yang menekan pengusaha, termasuk sektor properti yang perlu banyak perizinan. Padahal Indonesia masih ada persoalan ketimpangan akses terhadap rumah. 

"Adanya Omnibus Law dari pemerintah memang untuk mengakomondasi kinerja dari beberapa undang-undang yang dinilai butuh revisi. Permintaan properti diperkirakan memang cukup positif, suku bunga yang terus ditahan pada zona rendah akan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan KPR sebelum suku bunga kembali naik. Tentu ini juga positif buat LPKR," ujar Lanjar.