Yasonna Selamatkan Diri Sendiri, Demokrat: Dia Punya Kepentingan Paling Besar

Cara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mencopot Ronny Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi lalu membentuk tim gabungan untuk pencarian politikus PDIP Harun Masiku dinilai keliru. Yasonna dianggap punya konflik kepentingan dalam kasus Masiku.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahean menilai jika membentuk tim gabungan semacam tim pencari fakta atau TPF, maka seharusnya Presiden Jokowi yang mengambil peran. Maka itu, Jokowi diminta punya sikap berani untuk nonaktifkan Yasonna dari Menkumham.

"Jadi, sebetulnya TPF itu harus dibentuk atau tidak ya memang sangat perlu. Tapi, TPF harus dibentuk Presiden. Dan, Presiden Jokowi harus berani menonaktifkan Yasonna. Karena Yasonnalah yang punya konflik kepentingan paling besar di sini," kata Ferdinand, Kamis (30/1/2020).

Baca Juga: Copot Anak Buahnya Sendiri, Yasonna Cuci Tangan

Ferdinand punya alasan Yasonna mesti dinonaktifkan sebagai Menkumham. Pertama, Yasonna merupakan politikus PDIP. Lalu, ia juga terlibat dalam pembentukan tim hukum yang dibentuk DPP PDIP. Pun, dengan Masiku yang merupakan caleg serta kader PDIP.

"Dia kader PDIP, masuk tim hukum yang dibentuk DPP PDIP, Harun Masiku kader PDIP. Jadi, kalau menyelidiki sesuatu di sini justru yang paling besar konflik interest-nya adalah Yasonna," jelas Ferdinand.

Baca Juga: Bagai Duri dalam Daging Jokowi, Yasonna Sangat Layak Dipecat!

Bagi dia, pembentukan tim gabungan oleh Yasonna hanya cara untuk mencari jalan selamat dari kasus Masiku. Hal ini mengingat Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Yasonna ke KPK terkait dugaan indikasi merintangi penyidikan Masiku.

"TPF yang dibentuk Yasonna hanya sebagai way out. Jalan selamat bagi dirinya. Kalau mau TPF, berhentikan dulu Yasonna. Selidiki apa yang terjadi. Bukan malah Yasonna yang punya kepentingan membentuk TPF, ini hanya drama semata saja," tutur Ferdinand.