Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020-2021. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Komisi III DPR akan mengonfirmasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly soal pencopotan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie. Kalangan Parlemen menilai bahwa pencopotan Ronny dari jabatannya itu harus dijelaskan gamblang ke publik.
"Saya melihat ada sesuatu yang harus dijelaskan. Apa duduk permasalahannya Sompie dicopot. Kinerjanya cukup baik, tapi usernya tetap Menkumham. Kalau enggak sejalan dengan Menkumham ya gimana," kata anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mantan Bupati Pandeglang itu menilai ada sesuatu yang tidak sesuai harapan sehingga Yasonna menonaktifkan mantan perwira tinggi Polri tersebut.
Baca Juga: Demokrat Ejek Yasonna Korbankan Anak Buah, PDIP Tinju Balik: Bombastis
"Ada sesuatu yang tidak sesuai harapan pimpinannya kalau saya lihat. Nanti kalau rapat kerja (dengan Menkumham) akan kita tanyakan apa dasar pencopotannya," imbuh Dimyati.
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly telah menonaktifkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie dari jabatannya. Ini disebabkan karena adanya delay informasi terkait keberadaan buronan kasus korupsi Harun Masiku.
Pihak Imigrasi mulanya menyebut Harun Masiku berada di luar negeri sejak Senin (6/1/2020) atau dua hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
