Geger Manipulasi Perusahaan, Bantahan BTN Panjang X Lebar: Bisnis Kami sesuai Aturan

Selain itu, BIM pun ditetapkan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai hasil sidang pada 18 Oktober 2018 oleh Pengadilan Niaga di Medan.

Sesuai ketentuan, Chaerul menambahkan perseroan melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit dengan melakukan pola penjualan piutang secara cessie kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pada 31 Desember 2018.

"Saat itu, cessie merupakan opsi penyelesaian terbaik dan memenuhi ketentuan yang berlaku," tegas Chaerul.

Chaerul menegaskan kredit terhadap PPA tidak ada indikasi window dressing karena pemberiannya telah sesuai dengan peruntukkan. Saat ini fasilitas tersebut telah lunas pada 5 Maret 2019. "Secara bisnis, pemberian dua fasilitas perbankan tersebut telah selesai," jelasnya.

Baca Juga: Apa Itu Window Dressing?

Chaerul menambahkan, perseroan juga telah dipanggil Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR). "Direksi kami telah memberikan informasi dan klarifikasi atas hal tersebut kepada BAKN," tutur dia. 

"Secara korporasi dengan tegas harus saya katakan kalau kita tidak sependapat dengan sangkaan atau dugaan window dressing di 2018 yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja BTN. Apa yang disampaikan mereka kepada BAKN banyak tidak berdasar pada data dan fakta," tegas Chaerul.

Adapun hingga kini BTN juga terus meningkatkan penerapan azas Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan bisnisnya. Perseroan pun terus memupuk pencadangan dengan rasio mencapai 52,67% pada September 2019 atau setara Rp2,18 triliun. Posisi pencadangan tersebut naik 21,34% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp1,79 triliun pada September 2018.