Wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi anggota dan simpatisan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menjadi polemik.
Terkait persoalan itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini pun angkat bicara. Menurut Jazuli, pemulangan eks anggota dan simpatisan ISIS harus hati-hati dan waspada.
Sebab, persoalan tersebut dinilai tidak sederhana karena menyangkut orang-orang yang sejak awal memilih keluar dari Indonesia untuk mengikuti paham gerakan, bahkan menjadi kombatan ISIS yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Ogah Komentari Eks ISIS, Fachrul: Nanti Mahfud yang Jelaskan
Bahkan, sebagian dari anggota dan simpatisan ISIS itu secara demonstratif merobek paspor Indonesia hingga menyatakan perang atau permusuhan kepada Indonesia. "Permasalahan ini perlu dikaji secara hati-hati, cermat, dan terukur," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2020).
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, jangan sampai dampak negatif justru menimpa Indonesia akibat penyebaran paham anggota dan simpatisan ISIS itu di Tanah Air. "Padahal kenyataannya mereka yang terpapar, bahkan pernah menjadi kombatan ISIS ini tidak mau secara tegas kembali taat dan tunduk pada Pancasila dan UUD1945," katanya.
Dia menambahkan, jika para anggota dan simpatisan ISIS itu tidak mau taat dan tunduk pada Pancasila, UUD 1945, serta semua aturan yang berlaku atau istilahnya menolak NKRI, itu pilihan mereka untuk tidak bisa kembali ke Indonesia apakah menjadi stateless atau apapun namanya.
"Apalagi dikabarkan ada yang merobek paspor dan bahkan menyatakan perang dan permusuhan kepada Indonesia," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
