Belum Pasti Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru, Eh Ahok Udah Dijegal Mujahid 212

Mujahid 212 Damai Hari Lubis dengan tegas menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tak hanya itu, ia juga menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pimpinan di Ibu Kota Negara baru.

"Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," katanya kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

Lanjutnya, ia meminta Jokowi untuk mendengarkan saran dan masukan dari berbagai tokoh terkait pemindahan ibu kota ini. Sambungnya, hal ini menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara.

Baca Juga: Profil Tumiyana, Pebisnis yang Jadi Calon CEO Ibu Kota Baru Saingan Ahok

Baca Juga: Segitunya Banget sama Ahok, Sindiran Fadli ke Jokowi Jleb Banget!

"Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Kemudian, ia pun bicara terkait kabar Ahok akan menjadi salah satu kandidat pimpinan ibu kota baru. Dengan tegas, ia menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI.

"Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik)," ujarnya.

Ia pun mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok. Menurut dia, kepercayaan ini penting dalam pengelolaan ibu kota.

"Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara (BPK). Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

Sambungnya, "Sebagai penutup sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!" tukas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik Ahok menjadi salah satu nama yang berpotensi ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Eks Gubernur DKI Jakarta itu masuk bursa calon bersama tiga nama lainnya.