Anies Bikin Kebijakan terkait Corona Tanpa DPRD, Sang Ketua Ngedumel

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta para tenaga kerja di DKI tetap produktif meski ada imbauan penutupan kantor dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Terutama, tenaga kerja yang berhubungan dengan layanan publik.

"Misalnya sektor perbankan, listrik,air, minyak dan gas, pos, dan lainnya," kata Prasetio dalam keterangnya di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Prasetio menuturkan bahwa tidak semua tenaga kerja bisa bekerja di rumah. Oleh karena itu, imbauan penutupan kantor harus dipikirkan dengan matang karena imbasnya besar.

Baca Juga: Trump Bersikap Aneh, Petinggi Iran Curiga AS yang Ciptakan Corona

Seharusnya, kata dia, Anies harus berkonsultasi dengan DPRD dan pemerintah pusat terkait imbauan tersebut. Sehingga banyak perspektif yang didapat sebelum mengeluarkan kebijakan.

"Jadi memang tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta," tegasnya.

Belum lagi, lanjut dia, dampak lainnya akibat penutupan kantor. Di antaranya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.

Pria yang akrab disapa Pras ini menuturkan, seharusnya Anies menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang dicabut sehari kemudian.