Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan darurat sipil untuk menekan penyebaran wabah virus corona atau covid-19 merupakan kebijakan salah kaprah.
Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) tersebut, kebijakan tersebut hanya akan membunuh demokrasi Indonesia sekaligus membunuh rakyat dengan dalih sedang perang melawan virus corona.
"Pemerintah bukannya cegah penyebaran virus, tapi cegah rakyat bicara," tuturnya kepada wartawan, Senin (31/3/2020).
Baca Juga: Bilang Darurat Sipil Langkah Terakhir, Jubir Jokowi Dimaki-maki Demokrat: Kau Ini Siapa?
Baca Juga: Geger Daerah Lockdown, Gerindra: Rakyat Butuh Pemimpin Baru
Atas alasan itu, ia pun mengeluarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) lantaran Jokowi juga tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menetapkan darurat sipil dan demi menjamin keberlangsungan demokrasi serta nyawa rakyat di tengah pandemik Covid-19.
"ProDEM serukan lagi Tritura. Satu, menolak darurat sipil. Dua, cegah Covid-19 dengan lockdown. Ketiga, penuhi hak hidup rakyat," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
