Dilema Pengganti Gibran: Kalau Wapres dari Gerindra, Prabowo Berisiko Dilepehkan Koalisi
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah mengingatkan presiden agar tidak bersikap gegabah dalam menentukan sosok calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus memikirkan matang-matang keputusan tersebut, apalagi jika ia memilih untuk mengajukan kader internal Partai Gerindra.
Baca Juga: Ada Deal Jokowi dan Prabowo di Balik Mundurnya Gibran: Kalau Dikorbankan, Bisa Terbongkar Semua...
Amir menyoroti bahwa penunjukan figur dari partai pimpinan presiden sendiri belum tentu otomatis memperkuat posisi pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan wakil presiden yang berasal dari internal partai justru berpotensi memicu kerentanan baru di tengah konstelasi koalisi pendukung pemerintah yang majemuk.
Amir menjelaskan, dalam iklim politik nasional yang sarat dengan dinamika persaingan, seorang wakil presiden dari internal partai sangat rentan menjadi sasaran serangan dari berbagai kelompok kepentingan.
Apabila situasi tersebut terjadi, partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan bisa saja bersikap pasif karena tidak merasa memiliki keterikatan maupun kepentingan langsung untuk pasang badan.
“Kalau wakil presidennya dari Gerindra, ada aspek negatif yang harus diperhitungkan. Ketika ada serangan, partai-partai lain bisa merasa tidak memiliki kepentingan untuk membela. Mereka bisa saja membiarkan,” ujar Amir dikutip Kamis (19/11/2026)
Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa pemilihan pendamping presiden tidak cukup hanya bertumpu pada ukuran loyalitas personal semata. Prabowo perlu memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap soliditas koalisi setelah figur tersebut resmi menjabat.
Jika kursi wakil presiden diberikan kepada tokoh di luar internal partainya, ruang untuk merawat keseimbangan politik dan mengikat komitmen partai-partai mitra koalisi dinilai akan jauh lebih terbuka.
Adapun Amir Hamzah juga memberikan catatan tegas terkait latar belakang profesi calon wakil presiden yang nantinya akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia berpandangan bahwa figur yang diajukan idealnya berasal dari kalangan sipil, bukan dari unsur militer aktif maupun purnawirawan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Siapa pun yang diajukan sebaiknya dari kalangan sipil, bukan tentara aktif maupun purnawirawan,” kata Amir.
Peringatan mengenai latar belakang sipil dan kalkulasi politik yang cermat itu bukan tanpa dasar. Amir mencermati bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden berpotensi besar berubah menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan strategis.
Kondisi tersebut dinilai kian kompleks mengingat adanya irisan antara kekuatan ekonomi dan politik yang terhubung dengan jaringan kelompok oligarki, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
Oleh sebab itu, proses penjaringan calon pengganti wapres menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Keputusan akhir yang diambil tidak hanya akan menentukan dinamika kerja sama dengan anggota dewan dan partai-partai mitra koalisi, tetapi juga memengaruhi stabilitas pemerintahan dalam menghadapi tekanan politik ke depan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar