Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Diminta Tak Buat Kecemasan di Tengah Masyarakat

Jokowi Diminta Tak Buat Kecemasan di Tengah Masyarakat Kredit Foto: HMS
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut belum ada kepastian Covid-19 akan berakhir. Terlebih, penyataan tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/4/2020) lalu.

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, meminta pemerintah menghentikan narasi-narasi yang menciptakan kecemasan baru di masyarakat di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Baca Juga: Gak Main-Main, Dalam Rapat Jokowi Minta Waspadai Gelombang Kedua Covid-19

"Saya kira, stop narasi-narasi yang membuat masyarakat confuse. Bangun optimis rakyat agar bersama-sama melawan virus mematikan ini," ujar Hardjuno di sela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2020).

Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS-Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, politisi senior Lily Wahid, Dosen Universitas Bung Karno (UBK)-Aminudin, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center-D'Hiru. Kegiatan Baksos HMS Center ini digelar di beberapa titik di wilayah  Jakarta Pusat, yaitu Wilayah Pasar Kembang Cikini, Johar Baru, Cempaka Putih, Salemba, dan Rawasari.

Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 2500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19. Rencananya, setelah di Jakarta, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Bogor dan Banten.

Menurut Hardjuno, baksos ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang digelar HMS Center yang senantiasi berkomitmen penuh memihak kepada rakyat. Selain itu, aksi ini  merupakan bentuk dukungan HMS Center kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Ini demi kemaslahatan umat. Bagi kami, ini adalah amanah dan kami berkomitmen penuh untuk menunaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya demi masyarakat Indonesia," terangnya.

Hardjuno kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menebarkan ketakutan kepada masyarakat. Sebab, narasi yang bernada confuse  seperti 'teror' baru bagi rakyat. Menurutnya, panik atau cemas memiliki peran yang besar dalam menurunkan kekebalan tubuh manusia yang secara otomatis menurunkan kualitas antibodi.

"Ketika ketakutan dan kecemasan muncul, yang akan terjadi adalah orang menjadi makin depresi, bingung, dan sebagainya," jelasnya.

Dia mengatakan, persoalan krusial saat ini bukan terletak pada hadirnya Covid-19 di Indoensia, melainkan justru terletak pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi bencana nonalam ini. Karena itu, semestinya, pemerintah membangun narasi yang membangkitkan optimisme masyarakat melawan virus ini.

Apalagi, kondisi sekarang ini, setiap orang akan rentan terkena stres atau kepanikan terkait virus corona ini. Jika sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kuat, tubuh terlindungi dari serangan virus corona ini. "Akan tetapi, kalau sistem imun tubuhnya buruk, sangat mudah terserang berbagai penyakit," terangnya.

Dia berharap pemerintah hanya fokus melakukan pencegahan dan penanganan virus corona ini. Termasuk, mempersiapkan kebutuhan pokok masyarakat terdampak selama terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Penuhi kebutuhan pokok mereka secara layak agar selama PSBB mereka semua bisa patuh dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal menilai pemerintah belakangan mulai panik dengan masifnya penyebaran virus corona ini. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang kurang tepat dan kurang efektif.

Misalnya, dilarang mudik bagi para perantauan, jalanan kota banyak yang ditutup hingga pemudik tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Dia menyebut, niat pemerintah memang baik, yaitu mengurangi penyebaran virus. Namun, perlu dipikirkan secara cermat dampak dari kebijakan itu.

"Harus dipikirkan bagaiamana nasib rakyat ketika tetap tinggal di perantauan, tetapi tidak ada kerjaan karena diliburkan. Lantas mereka makan, minum, dan tinggal di mana? Tentu solusinya adalah perlu di subsidi makanan atau sembako dan harus dipastikan terdistribusi tepat sasaran dan transparan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D'Hiru, mengatakan bahwa Covid-19 ini  menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Corona virus ini termasuk jenis virus yang cukup cepat persebarannya. Fakta membuktikan hanya dalam waktu singkat banyak terjangkit virus ini.

"Jadi, jangan buat panik masyarakat. Kepanikan bisa membuat stres," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Agus Aryanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: