Sri Mulyani Buka-bukaan Penyebab Melebarnya Defisit APBN setelah Disentil Jokowi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyebab defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 melebar ke level 6,34% atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka defisit yang paling baru ini akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Awalnya, defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5,07% atau setara Rp852,9 triliun terhadap PDB.

Baca Juga: Pelonggaran PSBB Disebut Dahulukan Ekonomi, Sri Mulyani: Tidak Benar!

"Dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07% dari GDP menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari PDB, angka defisit yang paling baru ini akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Awalnya, defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5,07% atau setara Rp852,9 triliun terhadap PDB," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020)

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pelebaran defisit karena kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 di Tanah Air yang terus bertambah. Dalam program PEN dibutuhkan sekitar Rp677,2 triliun. Adapun, pelaksana APBN 2020 dengan hati-hati sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun ada pelebaran defisit.

"Kenaikan defisit ini kita akan tetap jaga secara hati-hati sesuai instruksi presiden. Kami akan gunakan sumber pendanaan risiko kecil dan biaya paling rendah, termasuk sumber internal, penggunaan SAL, dana abadi pemerintah dan BLU, serta penarikan pinjaman program," ujarnya.

Dia menekankan, adanya penurunan pendapatan pada tahun ini karena pandemi virus corona (Covid-19) ini membuat penerimaan negara tergerus karena minimnya pengurangan. "Jadi, pendapatan negara juga akan tergerus karena pandemi virus corona yang menekan seluruh sektor," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti makin lebarnya defisit atau tekor APBN yang kembali bertambah akibat program penanganan wabah Covid-19. Jokowi menyinggung sederet menteri di bidang ekonomi agar membuat perhitungan yang lebih tepat.

"Untuk itu, saya juga minta Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan," tegas Jokowi.