Kang Emil Dapat Pesan dari DPRD Fraksi PKS: Segera Ambil Kebijakan yang Tidak Bikin Bingung

Gubernur juga harus mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengambil keputusan pembelajaran jarak jauh sampai dengan Desember 2020.

Sehingga, saat penerimaan siswa baru pada bulan Juni-Juli ini, tidak menimbulkan masalah baru sebagai dampak COVID-19.

"Penting pula bagi Gubernur memantau dan memberikan bantuan bagi anak dari keluarga tidak mampu agat tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh," katanya.

Ketujuh atau yang menjadi catatan terakhir, kata Kang Haru, Fraksi PKS menyadari New Normal atau AKB adalah sebuah keniscayaan dan kemestian. Namun, sebagaimana catatan pada poin keempat, kesehatan harus diutamakan.

Karena itu, Gubernur Jawa Barat perlu melakukan kehati-hatian dan kecermatan terhadap setiap kebijakan yang diambil. Tidak terburu-buru, dan selalu menggunakan data terbaru serta analisis yang tepat.

"Perlu kiranya pengalaman New Normal seperti di Perancis dan Jepang yang ternyata malah menaikkan jumlah kasus positif, menjadi pembelajaran. Pengalaman yang sukses pun, misalnya Vietnam harus jadi pembelajaran juga," ucapnya.

Jangan sampai hanya mengambil New Normal-nya saja, tetapi tidak mengambil bagaimana cara penanganan Covid-19 yang sukses maupun yang gagal tersebut.

Untuk itu, kajian komprehensif soal AKB harus dilengkapi dan diuji publik, kemudian disosialisasikan dan diedukasikan secara massif.

"Tidak cukup pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, budaya AKB berupa olah raga teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, makan makanan yang bergizi, baik dan halal, harus juga dikampanyekan sebagai sebuah hikmah dari COVID-19 ini," kata Kang Haru.

Untuk diketahui, ketujuh catatan tersebut merupakan naskah rekomendasi ke-5 yang disarikan dari berbagai input. Baik dari internal PKS Jawa Barat maupun narasumber dan ahli dari berbagai bidang keahlian.