Kang Emil Dapat Pesan dari DPRD Fraksi PKS: Segera Ambil Kebijakan yang Tidak Bikin Bingung

Ketiga, kata Kang Haru, sebaiknya Gubernur Jabar beserta jajarannya melakukan uji publik melalui ahli yang kompeten. Tidak melulu yang selama ini sudah menjadi konsultan pemerintahan Jawa Barat saja.

"Sehingga kajian dan kebijakan yang dikeluarkan adalah benar-benar valid dan teruji. Serta, tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Dan tentunya sesuai dengan standar WHO," katanya.

Keempat, PKS meminta Gubernur Jabar mengarusutamakan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

"Kami menyadari dampak ekonomi, sosial dan keamanan akibat Pandemi Covid-19 ini. Namun, jangan pula alasan tersebut menjadi pertimbangan utama sehingga PSBB menjadi longgar. Terlebih saat AKB nanti," katanya.

Catatan kelima PKS adalah, Gubernur Jabar harus memastikan PSBB dilakukan secara konsisten dan tegas. Jangan sampai wacana AKB membuat warga menjadi lengah dan lalai atas protokol Covid-19.

"Di sini aparat TNI-Polri dilibatkan untuk pengawasan persuasif dan humanis. Pun halnya dengan pemerintahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat untuk tegas selama PSBB masih diterapkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Kang Haru, sarana-prasana kesehatan pun harus dipastikan tersedia dan memadai. Juga bantuan sosial bagi warga miskin dan terdampak harus segera disalurkan dengan perbaikan-perbaikan data yang benar dan bertanggung jawab.

Keenam, Gubernur Jabar harus menaruh perhatian atas dampak COVID-19 terhadap anak-anak. Data Pikobar menunjukkan angka anak-anak (rentang usia 0-19 tahun), positif sebanyak 75 orang, PDP 1.901, ODP 7.872, sembuh 28, dan meninggal satu orang.

"Angka ini memprihatinkan. Ironisnya, pengecekan terhadap dewasa masih rendah apalagi terhadap anak-anak. Karena itu, Gubernur Jabar harus membuat langkah-langkah pencegahan penularan terhadap anak. Baik di tatanan keluarga, maupun sekolah," kata Kang Haru.