Ekonom Sarankan Pelatihan Kartu Prakerja Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Meskipun banyak dikritik, pemerintah tetap melanjutkan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja didesain sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan teknis masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri, diyakini menjadi salah satu solusi di tengah lesunya perekonomian sebagai dampak pandemik Covid-19.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, program kartu prakerja cukup efektif di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, yang penekanannya lebih kepada bantuan sosial. Namun, pasca pandemik, titik tekannya ada pada peningkatan kompetensi sehingga masyarakat diharapkan bisa mandiri secara ekonomi.

Baca Juga: Pakar Sebut Kartu Prakerja Dorong Kemandirian Ekonomi Wirausaha

"Selain mendapatkan keterampilan teknis, saat Covid-19, masyarakat bisa tertolong karena ada  bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan," kata Raden Pardede di Jakarta Selasa (9/6/2020).

Sebagai ekonom independen, Pardede menilai standar materi pelatihan yang diberikan sangat baik. Masyarakat bisa memilih berbagai bentuk topik pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan teknis dasar masing-masing. Di masa pandemik, pelatihan diberikan secara online. Namun, usai Covid-19 berlalu, program pelatihan tersebut akan dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung.

"Pelatihan dengan tatap muka langsung lebih relevan, mudah dipahami, serta lebih mudah dalam masuk lapangan pekerjaan baru," saran Pardede.

Apakah peserta pelatihan prakerja ini otomatis akan terserap di dunia kerja nantinya? Pardede mengatakan, Kartu Prakerja tidak bisa menjadi tumpuan satu-satunya. Jadi menurutnya, harus ada kerja sama dengan dunia usaha.

"Peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan juga penting dalam menyukseskan program Kartu Prakerja tersebut," imbuhnya.

Pardede juga mengingatkan, program Kartu Prakerja yang disusun pemerintah menyasar pada masyarakat kelas menengah. Targetnya adalah masyarakat menengah dengan pendidikan SMA meski tidak tertutup kemungkinan lulusan SMP bisa mengikuti program ini. Bagi masyarakat berpendidikan tinggi sebaiknya tidak perlu mengikuti program ini karena bukan menjadi sasaran prioritas.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, pemerintah perlu melakukan  kajian agar materi pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pemerintah juga harus punya alasan yang kuat untuk menetapkan satu program pelatihan sebelum menjalankannya, termasuk penunjukan vendor  serta nilai program penetapan.

"Hal ini penting karena saat ini banyak materi pelatihan yang gratis melalui berbagai platform sosial media. Karena itu, riset sangat menentukan nilai lebih serta keberhasilan dari program Kartu Prakerja," kata Agus.

Agus berpendapat, program Kartu Prakerja bisa disebut berhasil jika peserta program Kartu Prakerja bisa terakomodasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki kartu. Dia menilai, program Kartu Prakerja bisa menjadi salah satu strategi pemerintah mencegah melonjaknya angka pengangguran di tengah pandemik Covid-19.

"Minimal dalam kurun waktu sekarang hingga 5 tahun ke depan atau ketika persoalan Covid-19 ini selesai, banyak peserta program Kartu Prakerja yang bisa terakomodasi untuk memenuhi kebutuhan SDM di  industri," kata Agus.