Warga memeriksa meteran listrik di kompleks rumah susun (Rusun) Petamburan, Jakarta, Minggu (7/6/2020). PT PLN (Persero) menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi kenaikan drastis yang dialami oleh sebagian konsumen, akibat pencatatan rata-rata tagihan menggunakan data rekening tiga bulan terakhir. | Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Harry Poernomo mengusulkan agar PT PLN (Persero) untuk dibelah seperti Angkasa Pura dan Pelindo, agar permasalahan di tubuh BUMN energi tersebut sangat kompleks.
Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar perencanaan organisasi dapat berjalan secara matang.
"Saya usul jangan tanggung, dibelah saja PLN ini, rezim ini menjadi BUMN sendiri, entah PLN 1,2,3 seperti Angkasa Pura maupun Pelindo, saya tidak yakin dengan organisasi seperti sekarang ini, yang begitu besar PLN itu mampu punya fleksibilitas dna kelincahan yang cukup untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional," katanya dalam RDP dengan Dirut PLN Zulkifli Zaini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Baca Juga: Diinterogasi DPR, Bos PLN Bantah Lonjakan Tagihan karena Tarif Listrik Naik
Baca Juga: Lewat RUPS, PLN Tunjuk 3 Bos Baru di PJB
Menurut dia, PLN memiliki sistem organisasi monopoli. Bahkan, ia mengaku pesimistis permasalahan soal setrum bakal selesai.
"Karena, kan PLN ini kan monopoli, saya sangat pesimis ya PLN mampu membaik ke depan. Salah sataunya menurut saya organisasinya, tidak harus holding sub holding seperti Pertamina yang baru saja di organisasi tapi cobalah ikuti saja,” imbuhnya.
Sementara itu, ia meminta pengurus di tubuh PLN untuk meninggalkan ego sentrisnya agar dapat menuntaskan permasaahan.
"Nah, kunci satu-satunya adalah ego. Selama orang-orang direksi PLN itu ego maunya besar punya anak buah besar kewenangannya besar kuasanya besar proyeknya besar, ya tidak mungkin," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
