Komandan Satuan Bersama (Kogasma) Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3). Putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyampaikan undangan Rapimnas Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo yang berlangsung pada 10-11 Maret 2018. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS, Jumat (24/7/2020). Dalam pertemuan yang ditutup tersebut, AHY menyetujui pertemuan kedua yang membahas koalisi untuk Pilkada 2020.
"Kami juga membahas kerja sama, kerja sama yang sedang berlangsung dan membahas kami lakukan di Pilkada 2020," ujar AHY di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Ia mengeklaim, memang ada kontribusi yang terjadi di Pilkada terkait daerah. Namun, Demokrat dan PKS menyebutnya sebagai peluang berkoalisi besar.
Baca Juga: Achmad Purnomo Positif Covid, Agenda Politik Gibran Kena Getahnya
"Banyak kebersamaan antara kader PKS dan Demokrat dalam pilkada. Tentu saja ini menjadi bahasan yang kami lakukan juga," ujar AHY.
Hubungan antara Demokrat dan PKS diharapkan tidak hanya terjadi karena adanya kontestasi politik saja. Namun, ikut bekerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Kita selalu berorientasi pada tujuan besar. Bersama kita ingin bisa bangkit bersama dari pandemi Covid-19, mudah-memulai ekonomi kita juga bisa selamat," ujar AHY.
Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman, mengatakan bahwa koalisi antara kedua pihak sangat mungkin terjadi. Apalagi, PKS pernah berada di kabinet Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami pernah bersama 10 tahun, tentu saja kami memiliki memori tentang kebersamaan 10 tahun itu," ujar Sohibul.
Ia menambahkan, PKS dan Demokrat memberikan kontribusi dalam cara pandang, termasuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat terdampak Covid-19. "Kami membahas untuk fokus, untuk bisa betul-betul menyelesaikan Covid-19. Meminta Covid-19 tidak menjadi sesuatu yang tidak terkendali," ujar Sohibul.
Koalisi PDIP
Sohibul juga membahas, partainya juga bisa berkoalisi dengan PDIP di daerah pemilihan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Hal itu disampaikan untuk membantah Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, yang memanggil PDIP dan PKS sulit berkoalisi.
"Di beberapa tempat, PDIP berkoalisi dengan PKS. Ada yang menentang PDIP yang meminta PKS. Jadi saya tidak melihat statemen yang sesuai dengan kenyataan," ujar Sohibul.
Sohibil mengeklaim, bahkan untuk menyimpulkan daerah, PKS dan PDIP sudah mengeluarkan surat keputusannya. Beberapa daerah tersebut, yaitu Kota Mataram dan Serang.
"Jadi terserah saja buat kita, silakan. Itu sikap politik, tapi di lapangan ternyata tidak demikian," tegasnya.
Penjajakan koalisi antara PKS dan PDIP di sejumlah daerah juga masih dilakukan. Terkait, ia tak mau ambil pusing terhadap Djarot tersebut. "Itu ada pernyataan itu tidak benar karena di Babel (Bangka Belitung) atau di Jambi itu PDIP sedang menjalin komunikasi dengan PKS," ujar Sohibul.
Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat mengaku partainya sulit membangun koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat di Pilkada Serentak 2020. Lantaran banyak aspirasi dari kader yang meminta DPP dan tidak berkoalisi dengan dua partai itu.
"Fakta di lapangan memang sulit untuk bisa bekerja sama. Kita akan bekerja sama di lapangan, bukan di atas kertas," ujar Djarot.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
