Sri Mulyani Mau Tarik Pajak Raksasa-raksasa Digital, Eh AS Malah Ngambek

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berhati-hati dalam menerapkan pajak digital. Pemerintah pun masih menunggu kesepakatan global mengenai penerapan pajak penghasilan (PPh) atas subjek pajak luar negeri (SPLN).

Namun, perusahaan digital asing mundur karena Amerika Serikat (AS) enggan menerapkan saat ini.

"Amerika Serikat meminta untuk tidak maju dulu dalam hal ini dalam pertemuan G20 terakhir. Mereka menganggap tidak mau menyetujui arah yang sekarang dibahas," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam video yang diunggah DPR, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Memohon ke DPR, Minta Dana Tambahan Rp938 M

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Anggaran Naik, Rupanya Belanja Kemenkeu Banyak Banget

Kata dia, pembahasan pengenaan PPh masuk dalam negisiasi di OECD mengenai hak pemajakan antarnegara dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi antarnegara tersebut.

"Untuk pajak transaksi elektronik Indonesia terus lakukan pelaksanaan konsesus global dalam rangka kita mendapatkan hak pemahakan adil," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah baru berani menarik pajak konsumen atau pajak pertambahan nilai (PPN) dalam PMSE sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 ntang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Jumlah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Nama-nama terkenal sudah masuk di 28 SPLN, jadi pengenaan pajak transkasi eketronik melalui SPLN dari sisi PPN sudah ada mandat melalui Perppu 1/2020," bebernya.