Kabarnya Pemerintah Akan Hapus Mata Pelajaran Sejarah, Benarkah?

Santer beredar kabar kalau pemerintah menghapus pelajaran sejarah dari kurikulum; menuai kritik dan protes dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun buka suara.

Kemendikbud mengaku terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum. Proses itu memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum, baik dari pemerintah maupun masyarakat; serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. "Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," kata Totok, Sabtu (19/9/2020).

Baca Juga: Fadli Zon Sindir Puan Maharani: Hanya Orang Tak Tahu Sejarah...

Baca Juga: Kasus Orang Tua Bunuh Anak Gegara Sekolah Online Harus Jadi Cambuk Kemendikbud

Totok menegaskan, kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.

"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ujar Totok.

Sejarah, lanjut dia, merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan.

"Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa," ujarnya.

Totok melanjutkan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," kata Totok.