Demo Terbesar Landa Thailand, Tuntutannya Gak Tanggung-tanggung

Sekitar 20.000 orang menggelar aksi protes di ibu kota Thailand, Bangkok, Sabtu (19/9/2020). Aksi ini menentang pemerintahan kudeta, sekaligus Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha, dan menuntut dilakukannya reformasi di kerajaan.

Para demontran juga menyanyikan “Ganyang feodalisme, panjang umur rakyat.” Demo ini merupakan yang terbesar yang pernah digelar di Bangkok, sejak Prayuth mengambil alih kekuasaan pada kudeta 2014 lalu.

Kumpulan massa dalam jumlah besar, sebelumnya hanya ada ketika rakyat Thailand berkumpul di Sanam Luang (Alun-Alun Kerajaan) untuk berduka atas meninggalnya Raja Bhumibol Adulyadej, yang amat dihormati di negara berpenduduk 70 juta itu.

Baca Juga: Terbesar, 10 Ribu Demonstran Tuntut Perubahan Pemerintah Thailand

Penyelenggara aksi mengklaim, ada sekitar 50.000 orang yang ikut aksi demo kali ini, meski polisi memperkirakan jumlah massa hanya sekitar 18.000 orang.

Aksi kelanjutan dari aksi-aksi serupa sejak pertengahan Juli lalu ini menuntut pergantian pemerintah, diberlakukannya konstitusi baru, dan digelarnya pemilihan umum. Mereka juga mengkritik sistem monarki Raja Maha Vajiralongkorn, sesuatu yang selama ini dianggap tabu.

Demo yang tadinya dimulai di Universitas Thammasat, yang merupakan basis kaum tradisional oposisi terhadap militer dan pembentukan kerajaan ini, bergeser ke Sanam Luang di luar Grand Palace.

“Saya berharap para penguasa melihat kepentingan rakyat. Kami berjuang untuk menempatkan kerajaan di tempat yang tepat, bukan mau menghapusnya,” ujar Panupong “Mike” Jadnok, pemimpin aksi mahasiswa sat berorasi.

Para pengunjuk rasa menyatakan, mereka berencana menginap dan berbaris ke Gedung Pemerintah pada Minggu (20/9/2020) pagi besok.

Sayangnya, Raja Thailand saat ini tidak berada di Bangkok. Sejak naik takhta dari mendiang ayahnya pada 2016, Vajiralongkorn lebih banyak tinggal di Eropa. Sementara pihak Kerajaan tidak bisa dimintai komentar terkait aksi demo ini. Kecuali pernyataan resmi yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisri. "Siapapun bisa melakukan aksi memprotes. Tapi mereka harus melakukannya secara damai dan sesuai aturan," katanya.

Baca Juga: Sang Raja Digugat, PM Thailand Malah Kesampingkan Mahasiswa

Tanggal 19 September di Thailand diperingati sebagai hari kudeta terhadap Perdana Menteri Thaliand saat itu, Thaksin Shinawatra pada 2006, sebagai tokoh yang dikenal populis.

Tak heran, di antara para pengunjuk rasa, banyak yang mengenakan baju merah, simbol para pendukung Thaksin.

“Saya di sini demi memperjuangkan masa depan anak dan cucu saya. Saya berharap pada saat saya mati, mereka akan bebas,” kata Tasawan Suebthai, 68 tahun, yang juga mengenakan baju merah dengan jimat di lehernya, yang dia harap bisa menangkal peluru.

Pihak militer yang selama ini mengklaim sebagai pembela Kerajaan Thailand dan stabilitas nasional, telah beberapa kali melakukan tindak keras berdarah terhadap pengunjuk rasa. Setidaknya sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, serta terlibat dalam 13 kali kudeta.

Sementara PM Prayuth mengatakan, pemerintah mengizinkan aksi-aksi demonstrasi. Namun tuntutan agar dilakukannya reformasi monarki jelas tidak bisa diterima.

Namun salah seorang mahasiswa yang ikut aksi ini, Waan, (20 tahun) menyatakan, sudah waktunya sistem kerajaan direformasi. "Ini masalah yang sudah lama disembunyikan. Ini tidak boleh dilanjutkan!" cetusnya.

Para pengunjuk rasa juga menuntut penghapusan undang-undang lese majeste, yang melarang kritik terhadap kerajaan. Mereka juga menuntut dikuranginya kekuatan konstitusional raja dan kendali atas kekayaan istana dan militer.