Kredit Foto: Antara/Irwansyah Putra
Dalam New ISPO tersebut terdapat sebanyak tujuh prinsip, 37 kriteria, dan 173 indikator yang diharapkan mampu menjawab kekhawatiran pemerintah Jepang terkait legalitas lahan dan pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peniadaan penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan anak-anak.
Mengakhiri paparannya, KBRI Tokyo menyampaikan bahwa Sertifikasi New ISPO bersifat mandatori (wajib), tidak saja bagi perusahaan perkebunan, tetapi juga pekebun plasma dan swadaya.
"Dengan demikian, seluruh biomassa kelapa sawit Indonesia akan tersertifikasi di bawah New ISPO," catat pihak KBRI Tokyo.
Lebih lanjut, KBRI Tokyo menyatakan, pemerintah Republik Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara mitra, termasuk Jepang dalam memastikan kelayakan biomassa kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar guna pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
