Tanggul penahan lumpur Lapindo yang berada di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, mengalami penurunan tanah alias ambles. | Kredit Foto: Istimewa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,5 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Adapun dana tersebut akan digunakan untuk membiayai ganti rugi atas dampak bencana lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur atau dikenal Lumpur Lapindo.
Hal itu disampaikan Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (23/9/2020). Adapun agenda rapat tersebut terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan dengan Badan Anggaran.
Baca Juga: Ngutang Lagi, Ngutang Terus, Sri Mulyani Kantongi Rp158,65 Triliun dari ADB
Baca Juga: Utang Berkembang Biak 143,4%, Sri Mulyani Curhat: Beban Kita Luar Biasa Berat
"Kami laporkan juga bahwa kami menindaklanjuti kesimpulan tadi sudah berkirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Investasi sebagai Menko koordinator yang membawahi Kementerian PUPR dan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk mohon tambahan anggaran," ujar Basuki.
Menteri Basuki menambahkan, pengajuan anggaran tambahan tersebut sesuai dengan tindak lanjut simpulan dalam rapat kerja sebelumnya dengan Komisi V DPR
"Sesuai yang diperintahkan oleh raker komisi V tanggal 15 September untuk ganti rugi di lumpur Sidoarjo sebesar kira-kira Rp1,5 triliun," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
