Sebelum Vaksin Covid-19 Ada, Bamsoet: 'Vaksin' Kita Adalah Protokol Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamseot), menegaskan bahwa sebelum vaksin medis tersedia, 'vaksin' terbaik menghentikan penyebaran Covid-19 adalah dengan cara setiap warga mematuhi protokol kesehatan. Antara lain memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Didukung pola hidup sehat dengan istirahat dan olahraga yang cukup.

Dikatakan Bamsoet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (5/10) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19; memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan besaran harga vaksin.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemuda Pancasila Manfaatkan Big Data untuk Pengembangan Organisasi & Bela Negara

"Sekaligus, mengatur pola vaksinasi yang mencakup penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, wilayah, jadwal, tahapan, dan standar pelayanan vaksinasi. Seluruhnya dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Kesehatan," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Penjelasan tersebut disampaikan Bamsoet saat melakukan kunjungan Reses, Temu Tokoh, dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Kebumen, Kamis (8/10/2020). Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 tersedia pada awal tahun 2021.

Vaksin yang dikembangkan antara lain Sinovac (kerja sama Bio Farma-Sinovav China, sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat), SinoPharm (Kimia Farma-G42 Uni Emirat Arab, sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab), dan Genexine-GX-19 (Kalbe Farma-Genixine Korea Selatan, masih melakukan uji klinis fase 1A dan 2A).

"Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan pengembangan vaksin 'Merah Putih' melalui kerja sama Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi yang membawahi Kimia Farma dan Indo Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sehingga Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin sesuai strain Covid-19 yang berkembang di Indonesia," ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, kerja sama antara holding BUMN farmasi yang dipimpin Bio Farma dengan pihak swata juga diperlukan dalam menyukseskan program vaksinasi. Khususnya, dalam pengadaan cold chain equipment inventory sebagai tempat penyimpanan vaksin. Mengingat kebutuhan vaksinasi rakyat Indonesia bisa mencapai 325 juta dosis, sementara kapasitas penyimpanan vaksin yang bisa dipenuhi BUMN hanya sekitar 123 juta dosis.

"Kerja sama Bio Farma dengan lembaga farmasi dunia, maupun kerja sama dengan pihak swasta Indonesia menunjukan semangat gotong royong menyelamatkan rakyat. Bangsa Indonesia patut bersyukur, di tengah perburuan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mendapatkan vaksin secara cepat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Joko Widodo juga sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp21,8 triliun untuk kebutuhan vaksin Covid-19. Terbagi dalam dua tahap: Rp3,8 triliun untuk belanja tahun 2020 dan Rp18 triliun untuk belanja tahun 2021.

"Pemerintah juga akan melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk proses kehalalan vaksin Covid-19. Sesuai arahan Wakil Presiden KH Maruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelibatan ini tak akan menghambat proses vaksinasi. Masyarakat juga tak perlu mengkhawatirkan kehalalan vaksin Covid-19. Mengingat situasinya saat ini dalam kondisi darurat. Penyelamatan nyawa manusia menjadi prioritas yang tak bisa ditawar," pungkas Bamsoet.