6.500 Aset Negara Senilai Lebih dari Rp2,5 Triliun Berhasil Diamankan

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Bali yang semula hanya 28 persen per 31 Desember 2019, saat ini meningkat menjadi 70 persen.

Darmawan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Bali, dan Pemerintah Daerah yang berada di Bali.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Pascamerger, Aset IFG Gak Main-main, Tembus Rp72,5 Triliun, Men!

"Yang lebih mengharukan, koordinasi dan pekerjaan penyelesaian sertifikat tanah aset negara tersebut, tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Justru rapat koordinasi menjadi makin intensif melalui video conference," tambah Darmawan.

Acara kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

Selain di Bali, sebelumnya penyerahan sertifikat dari Kementerian ATR/BPN kepada PLN telah dilakukan di beberapa provinsi, di antaranya Jawa tengah 609 aset, Gorontalo 117 Aset, Jambi 737 aset, Sumatera Utara 1.105 aset, dan 390 aset di Maluku.