Kunjungi Turki, Bamsoet Bahas Gempa Turki, Macron, hingga...

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), melakukan kunjungan kerja ke Turki memenuhi undangan untuk bertemu Ketua Majelis Agung Nasional atau Ketua Parlemen Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop. Dalam lawatannya tersebut, Bamsoet menyampaikan duka cita mendalam atas musibah bencana gempa bumi yang menghantam Laut Aegean dan berdampak di beberapa wilayah di Turki, khususnya Izmir, pada tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu. Hingga kini, tercatat sudah 79 warga meninggal dunia dan 962 orang terluka.

"Bangsa Indonesia mendoakan dan mendukung agar semua proses recovery pascagempa dapat berjalan lancar sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit dari musibah tersebut," ujar Bamsoet saat bertemu Ketua Majelis Agung Nasional Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop, di Ankara, Turki, Selasa (3/11/2020).

Baca Juga: Bamsoet Ajak Generasi Muda Terlibat Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kunjungan kerja pimpinan MPR RI ini atas undangan Ketua Majelis Agung Nasional Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop. Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain, Syarifuddin Hasan dan Fadel Muhammad. Serta, anggota MPR RI dari Unsur DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus dan anggota MPR RI dari unsur DPD RI Djafar Alkatiri.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop, pimpinan MPR RI mendukung sikap tegas Presiden Turki Erdogan yang mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron dalam penyataannya dinilai menghina agama Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Macron juga mendukung pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW.

"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memang sudah sepatutnya Indonesaia mendukung kecaman keras Presiden Erdogan terkait pernyataan Presiden Prancis yang dinilai menghina Islam. Sebagai Pimpinan MPR RI, saya juga mendukung sikap tegas Presiden RI Joko Widodo yang turut mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang berpotensi memecah-belah kerukunan antarumat beragama di dunia," tandas Bamsoet.

Ketua MPR 2019-2024 ini menuturkan, Indonesia memiliki kepentingan untuk menyuarakan perdamaian. Sebab, agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk saling menghina agama lain ataupun berbuat kekerasan.

"Bahkan dalam Islam diajarkan, mereka yang bukan saudaramu dalam seiman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Islam adalah Rahmatan Lil Alamin. Jika penduduk muslim mengamalkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin, niscaya benturan antarperadaban yang mengatasnamakan agama bisa terhindarkan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, negara berpenduduk muslim seperti Indonesia dan Turki perlu menghadirkan wajah Islam yang harmonis. Karena, penduduk nonmuslim tidak mempelajari Alquran dan hadist, melainkan mereka mempelajari perilaku umat muslim.

"Atas dasar itulah Parlemen Turki ikut mendukung MPR RI memiliki yang gagasan membentuk Majelis Syuro Dunia sebagai forum kerja sama bagi negara-negara yang memiliki sistem parlemen yang sama untuk mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan berbagai forum lembaga legislatif internasional seperti International Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), yakni dalam mendorong perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi antarumat beragama," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Turki di berbagai bidang. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, belum ada kemajuan dalam negosiasi Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA). MPR RI sebagai lembaga parlemen yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI mendorong Parlemen Turki membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam proses negosiasi tersebut.

"Percepatan perundingan IT-CEPA sangat diperlukan guna mendorong terwujudnya komitmen pimpinan kedua negara, yaitu Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral hingga US$10 miliar pada tahun 2023," pungkas Bamsoet.