Karyawan memegang mata uang rupiah di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019). Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi menguat 60 poin menjadi Rp14.033 per dolar Amerika. Bank Indonesia menyatakan penguatan tersebut imbas dari meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia yang ditandai dengan derasnya aliran masuk modal asing. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pembayaran termin II bantuan subsidi gaji/upah (BSU) mulai dicairkan hari Senin, (9/11/2020).
Ida mengatakan, termin II ini merupakan penyaluran BSU untuk periode bulan November-Desember bagi para penerima BSU termin I. Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja atau buruh penerima tetap sama sebesar Rp1,2 juta (Rp600 ribu per bulan).
Baca Juga: 5 Fakta Baru BLT Subsidi Gaji Tahap II, Cair Sampai 2021!
Mekanisme pencairan tetap mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dibagi per tahap (batch).
"Kita pastikan termin II BSU sudah cair hari ini. Siang tadi saya dapat laporan bahwa data penerima BSU tahap 1 sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN," kata Ida, Senin (9/11/2020).
Selanjutnya, BSU akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening penerima baik rekening Himbara maupun non-Himbara, sama dengan mekanisme termin pertama. Ida mengatakan, pihaknya terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan subsidi gaji bagi para pekerja/buruh di termin II ini.
"Kami upayakan dalam satu minggu bisa diproses 2 tahap (batch) langsung sehingga dapat segera diterima teman-teman pekerja/buruh untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Ida menuturkan bahwa proses penyaluran BSU termin II sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, atas rekomendasi dari KPK terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," tuturnya.
Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data.
"Alhamdulillah hasilnya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin II hari ini," kata Ida.
Dirinya memastikan, bagi pekerja atau buruh penerima subsidi gaji yang sudah memenuhi syarat, pencairan termin kedua BSU akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Mochamad Rizky Fauzan
Editor: Puri Mei Setyaningrum
