Subsidi Energi Dipangkas, Pemerintah Klaim Bukan Karena Kurangi Perhatian ke Rakyat Miskin

Anggaran subsidi energi 2027 dipangkas menjadi Rp261,50 triliun. DPR RI mengungkap alasan di balik penurunan tersebut, yakni pemerintah tengah membenahi data penerima subsidi agar anggaran energi lebih tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemangkasan subsidi tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian kepada masyarakat miskin. Menurutnya, perbaikan basis data justru diperlukan karena pelaksanaan subsidi selama ini masih menyisakan persoalan ketepatan sasaran.

"Kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun," ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Said menjelaskan pemerintah dan DPR menyepakati subsidi energi 2027 sebesar Rp261,50 triliun. Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dari subsidi energi 2026 yang mencapai Rp272,94 triliun.

Pemangkasan terutama terjadi pada subsidi minyak tanah, solar, dan LPG 3 kilogram. Untuk BBM dan LPG 3 kilogram, anggaran yang disepakati mencapai Rp131,39 triliun.

Angka tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun. Sementara subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,10 triliun.

Menurut Said, penurunan anggaran tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai upaya mengurangi belanja negara. Pemerintah juga sedang mengubah basis penyaluran subsidi dengan memperbaiki data masyarakat yang berhak menerima.

Ia menilai pembenahan data menjadi penting karena kelompok masyarakat yang berada di lapisan ekonomi terbawah justru dinilai belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari subsidi energi.

Baca Juga: PLN Kantongi 159 Perusahaan Data Center, Konsumsi Energi Tembus 2.378 GWh

"Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi," jelas Said.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Basis data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan penerima subsidi secara lebih akurat.

Said mengatakan subsidi yang lebih tepat sasaran juga dapat membuat anggaran negara menjadi lebih efisien. Dengan demikian, penurunan nominal subsidi tidak otomatis berarti pengurangan manfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

Dalam RAPBN 2027 sebelumnya, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram mencapai Rp142,8 triliun. Setelah pembahasan bersama DPR, angka tersebut turun dengan perubahan terutama pada alokasi subsidi LPG 3 kilogram.

Pemerintah dan DPR akhirnya menetapkan total subsidi energi 2027 sebesar Rp261,502 triliun. Angka tersebut mencakup subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik.

Said menegaskan penyempurnaan DTSEN akan terus dilakukan. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kesalahan sasaran subsidi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, tantangan pemerintah pada 2027 bukan hanya menjaga besaran subsidi, tetapi memastikan anggaran yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Pembenahan data akan menjadi penentu apakah kebijakan subsidi yang lebih rendah tetap mampu memberikan manfaat bagi kelompok miskin.