Bertemu KASAD TNI, Bamsoet Dukung TNI-Polri Terlibat Aktif dalam Vaksinasi Massal Covid-19

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pelibatan aktif TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19. Di berbagai negara, seperti halnya di Amerika Serikat, militer juga dikerahkan dalam proses vaksinasi. Mengingat pelaksanaannya melibatkan orang banyak, serentak, dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan menargetkan, gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 ini akan diberikan ke sekitar 9,1 juta warga. Antara lain untuk 3,5 juta jiwa garda terdepan (petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum) dan 5,6 juta jiwa tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan,desa,RT/RW).

"Besarnya jumlah warga yang harus mendapatkan vaksin tak mungkin bisa dikerjakan hanya oleh tenaga medis saja, melainkan butuh dukungan TNI-Polri," ujar Bamsoet usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Ruang Kerja KSAD, Jakarta, Kamis (19/11/20). Bamsoet didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

Baca Juga: Bamsoet: Merawat Kebhinekaan Kunci Tetap Berdirinya NKRI

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pelibatan TNI-Polri juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Karena jumlah vaksin terbatas, sedangkan keinginan masyarakat mendapatkan vaksin sangat besar. Sehingga tak menutup kemungkinan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.

"Kita percaya rakyat Indonesia bisa tertib. Namun tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri," jelas Bamsoet.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) 2020-2024 dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, masyarakat tldak perlu khawatir terhadap kualitas vaksin Covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dilibatkan untuk mengecek berbagai vaksin Covid-19 yang didatangkan dari China (Sinovac), Uni Emirat Arab (Sinopharm) maupun Korea Selatan (GX19). Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilibatkan untuk memastikan kehalalan vaksin tersebut.