Prospek Bisnis Pelabuhan Tanah Air Masih Tinggi, Pemerintah Jangan Persulit Swasta Ya!

Perkembangan pelabuhan di Indonesia tidak bisa lepas dari reformasi maritim Indonesia, termasuk aspek lainnya antara lain Pelayaran Pelabuhan, Logistik, Pendidikan Maritim, Permodalan, dan Aspek Hukum. Teranyat, pemerintah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki segala bidang.

"Sebagaimana kita ketahui jumlah Pelabuhan di Indonesia sangat banyak lebih dari 1000 Pelabuhan. Sudah tentu kita harus memilah-milah pelabuhan-pelabuhan tersebut sesuai dengan besaran pengelolaan dan fungsi Pelabuhan. Karena tidak semua pelabuhan tersebut bersifat komersial, banyak juga yang bersifat nonkomersial," kata HRM Wahyono Bimarso Dipl HE, Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Rabu (2/12/2020) di Jakarta. Baca Juga: Perkuat Pengawasan Kemaritiman, Bea Cukai Eratkan Sinergi dengan SPCG

"Kalau kita berbicara tentang perkembangan Pelabuhan Komersial yang dikelola oleh Pelindo 1,2,3 dan 4, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fasilitas dan Peralatan Pelabuhan sudah sangat memadai, khususnya perkembangan 10 tahun terakhir dengan pembangunan dermaga dan fasilitas lainnya." tambahnya. 

"Pembangunan paling menonjol adalah Kalibaru Tanjung Priok, Kuala Tanjung Pelindo 1,Teluk Lamong dan Manyar di Surabaya dan Makassar New Port. Sehingga kapasitas dan pelayanan prima dari pelabuhan sudah sangat memadai, baik Fasilitas Dermaga.Lapangan Penumpukan termasuk Peralatan Bongkar muat," sambungnya lagi.

Menurut dia, saat ini perkembangan pelabuhan tidak bisa lepas dari perkembangan lalu lintas muatan cargo di Indonesia, yang kondisinya saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia.

Maka itu, untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Hal itu guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia. Selain itu  didukung dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien.

"Kalau kita bicara muatan cargo di Indonesia kita juga harus bicara dengan para pengangkut muatan yaitu Perusahaan Pelayaran (Meratus,SPIL,TANTO,TEMAS,SAMINDO dll) yang beroperasi dengan type dan jenis  angkutan cargo," jelas Dirut PT Diagram Triproporsi Engineering consultant ini.

Pembangunan infrastruktur Pelabuhan khususnya wilayah timur menurut Wahyono harus memperhatikan dua aspek besar, yaitu urban transport sustainability (transportasi regional berkelanjutan) dan Maritime Transport Sustainability (transportasi maritim berkelanjutan. Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan  pertama dalam beberapa hal yaitu pembentukan komisi yang mengkoordinasikan kegiatan, program yang terintegrasi, Partisipasi swasta yang progresif sebagai operator dan juga adanya aturan-aturan yang memadai.

"Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan yang kedua dalam beberapa hal, yaitu pendirian komisi otoritas Pelabuhan dan juga komisi keamanan, Logistik global yang terintegrasi dan lingkungan setempat dan pendanaan yang cukup," ujarnya.