Catat! 2 Daerah Rawan Konflik Pilkada Jabar 2020

Dua daerah di provinsi Jawa Barat dinilai rawan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung besok, 9 Desember.

Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menyebutkan daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada nanti yakni Pangandaran dan Indramayu. Namun bukan karena politik identitas, melainkan praktik perjudian yang berlangsung di wilayah tersebut.

Dari temuan Seperti diwartakan sebelumnya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat mencatat terjadi fenomena praktik perjudian Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Pangandaran, ada beberapa unsur masyarakat di luar Pangandaran ketika menjelang pemilihan sengaja datang untuk melakukan perjudian. 

“Kalau yang rawan adalah Pangandaran dan Indramayu. Kenapa Pangandaran? Karena sudah masuk penjudi dari luar. Sementara kalau di Indramayu, dari sebelumnya yang dipertaruhkan pemilihan kepala desa, sekarang ke pemilihan bupati/wakil bupati. Memang potensi konfliknya bukan masalah SARA, tapi kepada menang-kalah tadi,” kata Muradi usai Diskusi Publik: Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020, yang diselenggarakan Indonesia Politics Research and Consulting, di Asmila Boutique Hotel, Kota Bandung, Senin sore (7/12/2020).

Baca Juga: Pilkada Serentak Bakal jadi Klaster Penularan Corona? Ini Strategi Ketua KPU

Sedangkan, partisipasi warga saat pemilihan mendatang berada di kisaran 60-70 persen. Namun, khusus Kota Depok berbeda, karena akses informasi yang cukup kuat bisa memengaruhi masyarakat untuk datang memberikan hak suara mereka. Terlebih, pandemi Covid-19 belum berlalu dari Tanah Air. 

“Kalau Depok, karena akses medianya kuat, sehingga orang yang mendengar informasi menjadi khawatir, dan membuat belum datang ke TPS. Menurut saya, partisipasi di Depok akan dibawah 50-60 persen,” ujarnya.

Adapun Kepala Kesbangpol Jabar, Iip Hidayat mengatakan, situasi menjelang masa pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di wilayah Jabar cukup kondusif. Hal ini lantaran intensnya koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. 

“Antisipasi terus kita lakukan, namun hingga kini kecurangan belum tampak. Sampai sekarang aman, dan semoga bertahan hingga pencoblosan nanti,” ujarnya.