Megawati Soekarnoputri, Sang Penentu Nasib Tri Rismaharini

PDIP menyerahkan sepenuhnya nama calon Menteri Sosial (Mensos) pengganti Juliari P Batubara kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Sebaiknya kita tunggu saja keputusan Bu Mega untuk mengusulkan calon Mensos pengganti Juliari Batubara kepada Presiden Jokowi,” ujar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, melalui keterangan tertulisnya, kemarin. Baca Juga: Kalau Jokowi Pinang Risma & Susi Pudjiastuti, Demi Bangsa dan Negara: Pasti Diterima!

Basarah mengingatkan, pengajuan nama calon menteri dari internal PDIP menjadi hak preogratif Ketum PDIP. Dan yang bisa mengangkat seseorang menjadi menteri hanya Presiden Jokowi. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, partainya memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menempati kursi Mensos. Baca Juga: Jika Risma Benar Jadi Mensos, Langkah Putri Bu Megawati Jadi RI 1 Bisa Tersendat

Dia menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun. Mereka adalah figur yang pantas menjadi Mensos. Bagaimana dengan dirinya? Basarah mengaku tidak mungkin terpilih. 

“Kalau saya, Bu Mega sudah memberikan suatu tugas khusus dan spesifik dalam konteks pembangunan bangsa, sehingga saya harus fokus pada tugas tersebut,” katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sangat yakin reshuffle kabinet pasti terjadi. “Beliau (Jokowi) akan melakukan reshuffle, tapi waktunya saja yang belum pas,” ungkapnya.

Sampai saat ini, diakui Afriansyah, Presiden Jokowi masih mendiskusikan waktu yang pas dan tepat untuk mengumumkan reshuffle.

“Mungkin pertimbangannya pandemi Covid-19 masih tinggi. Kalau reshuffle nanti konsentrasi terpecah. Tapi setelah vaksin 1,2 juta didatangkan, beliau harus reshuffle,” katanya.

Terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menganggap reshuffle kabinet mendesak dilakukan.

Menurutnya, menteri yang akan diangkat nanti sebaiknya yang profesional, memiliki trust, integrity dan sense of crisis. Dia menilai, aspek sense of crisis ini tampak kurang dimiliki para menteri saat ini.

Para menteri yang akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju juga perlu mendapat masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diperlukan agar para menteri yang mendampingi Jokowi nantinya tidak lagi terjerat korupsi.

“Kita tunggu, apa benar Jokowi tidak punya beban dalam memilih menteri. Buktikan dengan segera mengumumkan reshuflle kabinet yang bukan biasa-biasa saja,” katanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, saat ini banyak kader PDIP bahkan relawan mengusulkan nama, padahal tidak ada efeknya. “Yang menentukan itu adalah Presiden dan Ketua Umum PDIP,” ujar Adi, kemarin.

Menurutnya, rekomendasi Ketum PDIP dan keputusan Presiden Jokowi adalah dua hukum besi yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Seperti diketahui, dua kursi di kabinet kosong usai ditinggal eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Sampai saat ini, jabatan itu masih diisi menteri ad interim.